PURWAKARTA – Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta kembali menggelar program Pelayanan Publik Terpadu untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Acara tersebut berlangsung pada Rabu, 23 Oktober 2024, di Kecamatan Sukasari, dan dihadiri oleh Pejabat Bupati Purwakarta, Benni Irwan, serta berbagai OPD terkait.
Program pelayanan terpadu ini mencakup berbagai layanan dari sejumlah dinas, seperti Disdukcapil (pembuatan KTP, KK, dan KIA), Dinas Kesehatan (pemeriksaan kesehatan dan USG bagi ibu hamil), DPPKB (pelayanan kontrasepsi), Diskanak (pemeriksaan hewan ternak dan pemberian telur), serta layanan internet dari Diskominfo. Selain itu, ada juga pemberian benih Nutrizing dan bibit cabai dari Dispangtan, pelayanan alat olahraga dari Disporaparbud, layanan PBB dari Bapenda, pembuatan kartu pencari kerja dari Disnakertrans, hingga pelayanan Nomor Induk Berusaha dari DPMTSP.
Layanan tambahan lainnya meliputi Samsat Keliling, Gerakan Pasar Murah dari Bulog, serta BPJS Ketenagakerjaan dan Bank BJB yang turut berpartisipasi memberikan layanan langsung kepada masyarakat.
Dalam sambutannya, Benni Irwan menyampaikan bahwa kegiatan pelayanan publik terpadu ini bukanlah hal baru di Purwakarta, karena telah ada sejak kepemimpinan dua bupati sebelumnya, yakni Dedy Mulyadi dan Anne Ratna Mustika, dengan nama “Gempungan di Buruan Urang Lembur”. Program ini melibatkan banyak OPD dan instansi vertikal untuk memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, seperti BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, dan Bulog.
“Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Warga terlihat sangat antusias, terutama dalam mendaftar jaminan kesehatan, karena pelayanannya dekat dengan mereka dan gratis,” ujar Benni Irwan.
Lebih lanjut, Benni menekankan pentingnya program ini sebagai media evaluasi untuk mendapatkan umpan balik dari masyarakat. Dengan demikian, pemerintah dapat mengetahui kebutuhan pokok dan kondisi yang ada di masyarakat, serta mengevaluasi apakah program yang dijalankan selama ini sudah tepat sasaran.
“Kegiatan seperti ini sangat efektif untuk mengetahui feedback langsung dari masyarakat. Hal ini dapat dijadikan bahan evaluasi dan perencanaan kebijakan di masa depan,” tambahnya.
Benni Irwan berharap program pelayanan publik terpadu ini dapat terus berlanjut dan tidak hanya dilaksanakan di Sukasari, tetapi juga di kecamatan-kecamatan lain di Purwakarta. Meskipun sudah ada Mal Pelayanan Publik (MPP) Balai Madukara di kabupaten, mendekatkan pelayanan langsung ke masyarakat akan memberikan dampak yang lebih besar dan memungkinkan pemerintah mendengar kebutuhan masyarakat secara langsung. (PRO 93.10 FM Purwakarta)
