PURWAKARTA – Dinas Arsip dan Perpustakaan (Disarpus) Kabupaten Purwakarta melalui Bidang Layanan dan Otomasi Perpustakaan menggelar Sosialisasi Pendataan Perpustakaan tingkat kabupaten/kota, Senin (30/6/2025), bertempat di auditorium Perpustakaan Daerah. Kegiatan ini diikuti para pengelola perpustakaan dan pegiat literasi se-Kabupaten Purwakarta.
Kepala Bidang Layanan dan Otomasi Perpustakaan, Dra. Hj. Uce Martina, AF.MP, menjelaskan bahwa sosialisasi ini bertujuan untuk menyampaikan informasi dan mendorong pendaftaran seluruh jenis perpustakaan, mulai dari perpustakaan sekolah, desa, komunitas, hingga perpustakaan khusus, melalui portal resmi Perpusnas di https://perpusnas.go.id.
“Kegiatan ini adalah bagian dari sinergi bersama para penggiat literasi, sekolah, Lapas, perguruan tinggi, dan stakeholder lainnya. Tujuannya agar semua perpustakaan terdata secara nasional dan bisa memperoleh Nomor Pokok Perpustakaan (NPP),” ujar Uce.
Menurut data internal, dari 1.058 perpustakaan yang teridentifikasi di Kabupaten Purwakarta, baru sekitar 40,7% yang memiliki NPP. Padahal, status tersebut sangat penting sebagai bentuk legalitas dan pengakuan perpustakaan aktif secara nasional.
“Hanya sekitar 200-an yang punya NPP dari 500-an yang sudah terdata di provinsi. Jadi masih banyak pekerjaan rumah untuk mendorong pendaftaran,” tambahnya.
Selain diikuti oleh pengelola Perpustakaan dan TBM (Taman Bacaan Masyarakat) di Purwakarta, kegiatan ini turut dihadiri oleh unsur lintas sektor, termasuk para pengawas SD-SMP dari Dinas Pendidikan, madrasah Kemenag, Lapas Kelas IIB, Satpolairud, dan kalangan akademisi dari perguruan tinggi di Purwakarta.
Narasumber utama, R. Arif Budiyanto, SH., Kabid Bina Perpustakaan dan Budaya Gemar Membaca Dispusipda Provinsi Jawa Barat, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan kelanjutan dari program pendataan nasional oleh Perpusnas RI.
“Pendataan ini menjadi pondasi untuk membentuk kebijakan literasi nasional secara lebih tepat sasaran, termasuk soal ketersediaan SDM, koleksi buku, dan sarana prasarana,” jelas Arif.
Ia menambahkan, data yang akurat akan membantu pemerintah pusat dan daerah dalam mengurai persoalan literasi serta membangun budaya baca yang lebih kuat dan berkelanjutan.
Dengan tersedianya database perpustakaan yang valid dan terintegrasi, diharapkan arah kebijakan pembangunan literasi masyarakat di Indonesia, khususnya di Purwakarta, dapat lebih fokus, tepat guna, dan berdampak luas bagi kemajuan pendidikan. (RR – PRO 93.10 FM)
