PURWAKARTA – Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah terus memperkuat konsolidasi dalam pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai landasan penyusunan kebijakan pembangunan dan program sosial yang lebih tepat sasaran.
Kegiatan konsolidasi tersebut digelar di Bale Sawala Yudistira, lingkungan Setda Kabupaten Purwakarta, Sabtu (14/3/2026).
Acara ini dihadiri oleh Menteri Sosial Saefullah Yusuf, Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa dan Daerah Tertinggal Kementerian Desa Mulyadin Malik, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Amalia Adininggar Widyasanti, Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman, serta Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein.
Turut hadir pula jajaran pejabat dari Kementerian Sosial, Kementerian Desa, BPS, para camat, kepala desa, operator desa, pendamping desa, serta ratusan pilar sosial di Kabupaten Purwakarta.
DTSEN Jadi Dasar Program Pembangunan
Menteri Sosial Saefullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menegaskan bahwa pemutakhiran DTSEN merupakan amanat dari Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025.
Ia menjelaskan bahwa pengelolaan data kini berada di bawah Badan Pusat Statistik (BPS), sementara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah bertugas mendukung proses pembaruan data di lapangan.
Menurutnya, Presiden menginginkan seluruh program pembangunan dijalankan berdasarkan data yang akurat agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
“Dengan data yang sama dari BPS, maka data di tingkat desa, kabupaten, provinsi hingga kementerian akan selaras. Jika datanya sudah sama, program pemerintah dapat diintegrasikan sehingga mampu menjangkau masyarakat yang selama ini belum tersentuh pembangunan,” ujar Gus Ipul.
Integrasi program berbasis data tersebut diharapkan dapat memperkuat berbagai program perlindungan sosial, jaminan sosial, rehabilitasi sosial, hingga pemberdayaan masyarakat.
BPS Pastikan Akurasi Data Sosial Ekonomi
Sementara itu, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti menyatakan komitmen pihaknya untuk menjadikan DTSEN sebagai rujukan utama data sosial ekonomi nasional yang akurat.
“DTSEN akan terus diperbarui serta ditingkatkan tingkat akurasinya sehingga dapat menjadi dasar yang kuat dalam penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran,” katanya.
Amalia juga menyampaikan bahwa BPS telah menjalin kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat guna memperkuat basis data sosial ekonomi melalui kerja sama dengan pemerintah daerah, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), pendamping desa, hingga operator desa.
Purwakarta Jadi Daerah Percontohan
Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman menyebut bahwa keberhasilan pembangunan daerah sangat bergantung pada ketersediaan data yang akurat.
Menurutnya, Kabupaten Purwakarta menjadi salah satu daerah percontohan dalam proses pemutakhiran data tersebut.
“Pemutakhiran data ini akan dilaksanakan secara bertahap di 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat, terutama di wilayah dengan tingkat kemiskinan dan pengangguran terbuka yang relatif tinggi,” ujarnya.
Bupati Purwakarta Ingatkan Pemanfaatan Bansos Secara Produktif
Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein, yang akrab disapa Om Zein, mengingatkan masyarakat penerima bantuan sosial agar memanfaatkan bantuan pemerintah untuk meningkatkan kemandirian ekonomi.
Menurutnya, bantuan sosial tidak seharusnya hanya digunakan untuk kebutuhan konsumtif, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai modal usaha bagi keluarga.
“Bantuan dari pemerintah harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Jangan hanya digunakan untuk kebutuhan konsumtif atau membayar utang, tetapi juga menjadi modal untuk berusaha agar lebih mandiri,” kata Om Zein.
Ia juga menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat dan provinsi terhadap berbagai program pembangunan di Purwakarta, termasuk rencana pembangunan Sekolah Rakyat.
Dukungan Kemendes untuk Sistem Informasi Desa
Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa dan Daerah Tertinggal Kemendes Mulyadin Malik menegaskan komitmen kementeriannya dalam mendukung pemutakhiran data di tingkat desa melalui penguatan Sistem Informasi Desa (SID).
Menurutnya, sistem tersebut akan mengintegrasikan berbagai data dari lebih dari 75 ribu desa di seluruh Indonesia, sehingga dapat dimanfaatkan untuk mendukung program pengentasan kemiskinan, perlindungan sosial, hingga pembangunan desa mandiri.
Dorong Pembangunan Sekolah Rakyat
Menutup kegiatan tersebut, Menteri Sosial Gus Ipul menyampaikan bahwa pemerintah pusat juga mendorong percepatan pembangunan Sekolah Rakyat di berbagai daerah.
Program ini diperuntukkan bagi keluarga yang berada pada kategori desil 1 dan desil 2 dalam DTSEN.
“Target Presiden minimal setiap kabupaten memiliki satu Sekolah Rakyat. Kami berharap Purwakarta dapat segera menyiapkan lahan agar proses verifikasi dan pembangunan dapat segera dilakukan,” pungkasnya. (ME – PRO 93.10 FM)
