PURWAKARTA – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Purwakarta melalui UPTD Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Purwakarta menghadiri undangan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat dalam rangka memperingati Hari Penyiaran Daerah (Harsiarda) Jawa Barat 2026, yang berlangsung di Plaza Mekarsari, Kabupaten Bandung Barat, Sabtu (10/10/2026).
Kehadiran Diskominfo Purwakarta melalui UPTD LPPL Radio Purwakarta merupakan bentuk dukungan terhadap upaya penguatan lembaga penyiaran daerah, sekaligus mendorong keberadaan radio dan televisi sebagai media informasi yang kredibel di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital dan maraknya disinformasi di media sosial.
Ketua KPID Jawa Barat, Adiyana Slamet, menyampaikan bahwa perkembangan teknologi digital menghadirkan peluang sekaligus tantangan bagi dunia penyiaran. Karena itu, radio dan televisi perlu terus memperkuat perannya sebagai sumber informasi yang dapat dipercaya masyarakat.
Menurut Adiyana, KPID Jawa Barat bersama lembaga penyiaran dan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat melakukan pendekatan langsung kepada masyarakat atau jemput bola untuk mengampanyekan kembali kebiasaan menonton televisi dan mendengarkan radio.
“Kami melakukan gerakan jemput bola, turun langsung ke masyarakat bersama lembaga penyiaran, dengan fasilitas dari Bupati Bandung Barat, untuk mengampanyekan kembali gerakan menonton televisi dan mendengarkan radio,” ujar Adiyana.
Terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran di DPR RI, Adiyana menegaskan bahwa regulasi tersebut diharapkan menjadi instrumen untuk melindungi masyarakat serta mewujudkan kesetaraan perlakuan hukum bagi seluruh media penyiaran.
Ia juga menyoroti wacana pengurangan jumlah komisioner KPID di daerah dari tujuh menjadi lima orang. Menurutnya, jumlah komisioner perlu mempertimbangkan karakteristik setiap provinsi, termasuk jumlah lembaga penyiaran, luas wilayah, dan kepadatan penduduk.
Adiyana menyebutkan, Jawa Barat memiliki 423 lembaga penyiaran, jumlah yang menurutnya terbanyak di Indonesia. Dengan kondisi tersebut, beban pengawasan penyiaran perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan jumlah komisioner di tingkat daerah.
Sementara itu, Bupati Bandung Barat, Jeje Richie Ismail, menyatakan dukungannya terhadap penguatan media penyiaran yang mengedepankan kredibilitas dan penyampaian informasi berbasis fakta. Menurutnya, masyarakat membutuhkan sumber informasi yang dapat dipercaya di tengah maraknya berita bohong atau hoaks di media sosial.
“Harapan kami seluruh masyarakat bisa terus mendengarkan radio dan menonton televisi. Di tengah maraknya media sosial yang rentan disusupi berita hoaks, kita membutuhkan media yang kredibel, terpercaya, dan menyajikan fakta objektif,” tutur Jeje.
Ia berharap edukasi literasi media melalui kegiatan Harsiarda dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas. Kolaborasi ke depan diharapkan tidak hanya melibatkan radio dan televisi, tetapi juga media siber serta berbagai unsur dalam ekosistem digital untuk menciptakan ruang informasi yang sehat di Jawa Barat.
Peringatan Harsiarda Jawa Barat 2026 turut dimeriahkan dengan berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat. Sejumlah agenda yang diselenggarakan di antaranya senam pagi, lomba menggambar untuk anak-anak, serta berbagai hiburan dan kegiatan untuk memperkenalkan lembaga penyiaran kepada publik.
Melalui momentum Harsiarda 2026, penguatan sinergi antarlembaga penyiaran daerah diharapkan semakin mendorong hadirnya informasi yang akurat, berimbang, dan bertanggung jawab bagi masyarakat, sekaligus memperkuat peran radio lokal sebagai media yang dekat dengan kehidupan warga. (ME – PRO 93.1 FM)
